Bangkalan Korek.id – Pusat Analisis Kajian dan Informasi Strategis (PAKIS) lakukan press conference terkait keprihatinannya terhadap banyaknya kasus korupsi dana desa dan bantuan sosial yang terjadi di Bangkalan.
Bukan tanpa sebab, Pakis sudah melakukan investigasi kebawah langsung ke desa, banyak pelaksana pemerintahan desa yang dipanggil oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu dari Kejari maupun Polres Bangkalan.
Dari data yang diperoleh oleh PAKIS sudah 4 kepala desa dan 3 pelaksana pemerintahan desa dipanggil oleh kejaksaan ataupun Kepolisian terkait kasus dana desa, dan ada beberapa pihak yang dipanggil terkait bantuan sosial, bahkan beberapa diantaranya sudah dijadikan tersangka oleh Kejari Bangkalan.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja dari Kejari maupun Polres Bangkalan dalam memberantas korupsi di kabupaten kami ini, akan tetapi harusnya obyektif dan jangan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi,” ujar Abdurahman Thohir Ketua Umum Pakis dalam pers rilisnya.
Ia juga heran, dalam beberapa kasus korupsi, Kejari sangat cepat dalam penetapan tersangka, akan tetapi sangat lelet dalam kasus korupsi yang lain.
“Ini contohnya, dalam kasus korupsi dana desa Tanjung bumi, begitu cepatnya mereka menetapkan kepala desa dan camat sebagai tersangka, tapi dalam kasus yang lain terkesan sangat lambat dan lelet,” terangnya.
Dari analisa Pakis di lapangan, justru malah diduga ada permainan kasus dibawah karena sebentar lagi di Bangkalan akan digelar Pemilihan Kepala Desa tahun depan.
“Pemerintah Bangkalan harus bertindak cepat, jangan sampai gaduh di bawah karena sebentar lagi akan ada Pilkades, bisaa gawat kalau pihak yang nantinya bertanding saling membuka data di APH,”Pungkasnya
