BANGKALAN, KOREK.ID – Kunjungan kerja DPR RI Komisi VII ke Kabupaten Bangkalan, dalam rangka pembahasan persoalan Participating Interest (PI) 10 persen migas.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI, Bambang Hariyadi mengatakan Kabupaten Bangkalan merupakan wilayah yang memiliki kandungan Migas yang luar biasa yang dikelola Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO).
“Saya selaku pimpinan komisi VII ingin mendengar secara langsung dari masyarakat bangkalan, tentunya kami mengagendakan datang kesini untuk mendengar apa yang menjadi persoalan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI di sela-sela kunjungan kerja di Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (16/11/21)
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan PI 10 persen dari Migas harus ada beberapa regulasi yang juga harus dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.
“Kita berharap pada semua stakeholder yang memiliki wewenang disini bisa bersatu demi kepentingan masyarakat. Kami komisi VII tidak akan menutup telinga, kita mengetahui ini gasnya dari sini tetapi masyarakatnya tidak mendapatkan,” ujarnya.
Lanjut Bambang, pihaknya akan terus mensuport dan membantu Bupati Bangkalan agar melakukan program strategis Nasional Jaringan Gas Masyarakat.
“Tadi juga ada dari salah satu pihak PGN selaku pengelola Jargas agar Bupati mengusulkan ke Kementerian ESDM. Saya selaku pimpinan komisi VII dan keturunan Madura akan berusaha maksimal untuk membantu agar Jargas cepat terealisasi di Bangkalan,” Ungkapnya
Sementara itu Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron menjelaskan bahwa pihaknya kini sedang berjuang dalam mendapatkan PI 10 persen dari Migas tersebut, sehingga nantinya Perpres 80 tentang percepatan pembangunan bisa segera terlaksana da terealisasikan.
“Dari pertemuan ini pertama support dari seluruh anggota komisi VII yang hadir kesini siap membantu percepatan pembangunan di Bangkalan, diantaranya Migas yang sedang kami perjuangkan. Upaya ini kami lakukan, mudah-mudahan perjuangan ini segera membuahkan hasil. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat,” Ujarnya.
Terkait hal tersebut R Latif menambahkan, seharusnya Kabupaten Bangkalan mendapatkan dan bisa menikmati hasil dari sumberdaya alamnya, sehingga upaya untuk mendapatkan PI 10 persen dari Migas.
“Kami tadi memohon dukungan dan support dari Komisi VII agar proses pengajuan kami bisa lebih cepat. Sekarang prosesnya sudah masuk pada tahap ketujuh,”Pungkasnya
