PROBOLINGGO, KOREK.ID – Kiprah Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo selama kurang lebih dua tahun menjabat dinilai tidak becus mengelola pelabuhan.
“Nelayan sudah berungkali lapor kondisi sejumlah infrastruktur pelabuhan seperti pagar rusak, penerangan minim, fasilitas tambat tidak layak. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi pencurian barang nelayan, Konflik antar nahkoda bahkan dibiarkan tanpa pengaturan tegas. Keluhan sudah disampaikan berkali-kali, tapi belum ada langkah nyata,” ungkap M. Ali salah satu nelayan di PP Mayangan.
Hal tersebut diakui Ordal PPP Mayangan. Diakuinya banyak nelayan menyampaikan keluhannya soal dermaga PPP Mayangan menghadapi sejumlah kendala, termasuk fasilitas yang rusak seperti pagar, lampu penerangan minim, dan masalah keamanan.
“Betul kami sering terima laporan nelayan dan sering terjadi bentrok antar nakhoda kapal berebut tempat tambat, serta adanya laporan pencurian barang on board.
Salah seorang Nakhoda kapal dari Tanjung Balai yang langganan menurunkan hasil tangkapannya di Mayangan mengatakan, kecewa atas kondisi PP Mayangan yang sarat dengan kapal ikan lokal maupun non lokal akan tetapi tidak mendapatkan pelayanan yang sepantasnya dari pengelola pelabuhan.
“Kami disini bayar sejumlah ketentuan seperti biaya tambat dan retribusi lainnya yang baru saja dinaikkan nilainya tetapi tidak mendapat pelayanan yang memadai,” ujarnya kecewa.
Nakhoda yang sudah belasan tahun memanfaatkan fasilitas pelabuhan Mayangan itu menilai tidak ada perubahan pelayanan dari tahun ke tahun di Mayangan. Nakhoda yang tidak bersedia disebut namanya itu menambahkan karena tempat sandar kapal terbatas dan tidak teratur Nahkoda dan awak kapal sering berselisih untuk mendapatkan tempat tambat. Kapal nelayan dari luar daerah yang masuk ke PPP Mayangan menambah kepadatan, memicu tensi antar pengguna dermaga lokal dan pendatang.
“Konflik ini kadang sampai adu fisik atau perdebatan keras, dan terjadi berulang, terutama saat musim panen ikan,” ungkapnya saat ditemui awak media di atas kapal.
Sementara itu diperoleh informasi tambahan laporan pencurian di kapal yang sedang bersandar sering terjadi. Barang yang dicuri mesin kapal kecil seperti genset, pompa air, bahan bakar dan alat tangkap serta barang pribadi nelayan. Modus pencurian biasanya malam hari, ketika pengawasan longgar karena lampu minim dan tidak ada petugas ronda khusus. Nelayan sudah sering mengeluhkan hal ini, tetapi belum ada sistem keamanan permanen seperti CCTV atau penjaga pelabuhan aktif 24 jam.
“Kepala Pelabuhan oleh pengguna jasa pelabuhan dinilai tidak tanggap dan tidak becus mengelola pelabuhan,” ungkap salah seorang tokoh nelayan setempat yang enggan namanya disebut.
Sementara itu Ketua Forum Masyarakat Kelautan, Maritim dan Perikanan mengatakan Mayangan adalah salah satu dari dua pelabuhan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu status khusus yang diberikan kepada unit kerja pemerintah daerah agar bisa mengelola keuangannya lebih fleksibel, meningkatkan pelayanan public serta memberikan layanan secara profesional dan berkelanjutan
“Sebagai BLUD, PPP Mayangan seharusnya mampu mengelola dana retribusi masuk pelabuhan dan layanan lainya untuk memperbaiki infrastruktur, menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna serta trengginas menanggapi keluhan nelayan secara cepat dan efisien,” Jelas Oki Lukito yang Dewan Pakar PWI Jatim itu.
Hal ini lanjutnya membuat status BLUD seolah hanya formalitas, karena layanan tidak meningkat, akuntabilitas keuangan publik dipertanyakan serta kepercayaan masyarakat terutama nelayan lokal menurun.
“Memprihatinkan, jika BLUD ingin disebut layak, maka PPP Mayangan harus serius memperbaiki layanan dan infrastruktur. Harus ada pengawasan independen, seperti dari BPK, Ombudsman, atau bahkan DPRD, transparansi keuangan dan kinerja pelayanan wajib dibuka ke publik dan nelayan,” tegasnya.
Sementara itu Kepala PPP Mayangan, Djatmiko yang konon punya kedekatan khusus yaitu teman sekolah Kadis DKP belum merespon konfirmasi awak media.
