BANGKALAN, KOREK.ID – Penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kabupaten Bangkalan dinilai tebang pilih oleh persatuan pedagang Bangkalan (PPB).
Akibatnya, mereka tidak tinggal diam, puluhan orang yang mengatasnamakan PPB tersebut meminta keadilan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) setempat, agar tidak tebang pilih dalam menegak pedagang.
Bahkan, mereka menilai bahwa Satpol-PP dalam menegak para pedagang, sangat semenah-menah, arogan dan tebang pilih, saat menyuruh menutup warungnya.
“Sehingga hal itu menjadi kecemburuan sosial di kalangan para pedagang dibawah,” ungkap Nasiruddin, Korlap Aksi tersebut, Jumat (16/7).
Selain itu, Nasiruddin juga menyebutkan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersrebut juga sangat membuat para pedagang kaki lima (PKL) tercekik.
Pasalnya, selama penerapan PPKM darurat, pemerintah hanya sibuk menegak pedagang agar segera menutup warungnya tanpa memberikan solusi terhadap para pedagang.
“Mereka disuruh tutup warung pukul 20.00, sedangkan pemerintah tidak menjamin kebutuhan sehari-harinya para pedagang. Seharusnya pemerinta bisa lebih berprikemanusiaan, dalam memberlakukan suatu kebijakan, jangan sampai membunuh perekonomian masyarakat kecil,” tegas dia.
Tidak hanya itu, dia juga menegaskan, agar Satpol-PP dalam melakukan penegakan terhadap PKL agar lebih harmonis dan tidak arogan.
“Masak ia, kemarin salah satu petugas ada yang ngempesin ban sepeda motor pengunjung, bahkan sampai mengambil chargernya pengunjung, itu kan arogan namanya,” ucapnya kembali menegaskan.
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tidak hanya bisa menutup warung begitu saja, melainkan juga harus diimbangi dengan solusinya, minimal Pemkab harus menjamin kebutuhan sehari-harinya pedagang.
“Pemerintah wajib menjamin masyarakat kecil, kalau tidak pemerintah harus mencari alternatif lain agar PKL tidak kehilangan mata pencahariannya,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Kepala Satpol-PP Irman Gunaidi mengatakan, selama penerapan PPKM Darurat pihaknya tidak pernah melakukan penutupan terhadap warung-warung.
“Kalau isu ia, bahwa Satpol-PP telah menutup warung-warung, padahal tidak, kami hanya memberi himbauan saja kepada PKL,” dalihnya.
Bahkan, dia juga tidak membenarkan, jika Satpol-PP sudah tebang pilih dalam penegakan selama penerapan PPKM darurat, semua warung ia datangi, terutama yang pengunjungnya lebih dari tiga orang.
“Semua kami tegus, apalagi yang tidak mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes),” ucap dia.
Selanjutnya, terkait adanya dugaan petugas yang menindak secara arogan, bahkan sampai ngempesin ban hingga mengambil charger milik pengunjung.
Hal itu kata dia tidak benar, sebab setelah ia menanyakan kepada petugas, mereka tidak pernah melakukan hal itu. “Setelah saya tanyak ke temen-temen petugas disini tidak pernah ada yang seperti itu, kalau memberikan teguran ia,” kata dia.
 darurat di Kabupaten Bangkalan dinilai tebang pilih oleh persatuan pedagang Bangkalan (PPB).){kind=link}