BANGKALAN, KOREK.ID – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan dalam agenda jawaban bupati atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 justru diwarnai insiden yang memicu sorotan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, Ismet Efendi, kedapatan tertidur saat forum resmi berlangsung, Senin 6 April 2026. Momen itu terjadi ketika sidang tengah membahas substansi penting arah kebijakan pemerintah daerah.
Tak hanya Sekda, sejumlah aparatur organisasi perangkat daerah (OPD) juga terlihat kurang fokus. Beberapa di antaranya bahkan tampak bermain ponsel hingga ikut terlelap di tengah jalannya sidang.
Situasi tersebut menuai kritik karena pejabat tinggi birokrasi dinilai gagal menunjukkan keteladanan. Padahal, kehadiran OPD dalam forum paripurna menjadi bagian krusial untuk memahami dan mengawal kebijakan kepala daerah.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyayangkan peristiwa tersebut. Ia menilai sikap abai dalam forum resmi tidak bisa ditoleransi karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab jabatan.
“Kalau sampai tidur di kegiatan penting seperti ini, konsekuensinya jelas. Yang bersangkutan tidak tahu apa yang dibahas dalam sidang,” tegasnya.
Lukman Hakim menambahkan, perilaku tersebut mencerminkan etika birokrasi yang lemah. Ia bahkan menegaskan akan langsung menegur jika mengetahui ada pejabat yang tertidur saat forum berlangsung.
“Tidak bagus juga, menurut saya tidak beretika. Kalau saya tahu tidur, pasti saya bangunkan,” ujarnya.
Kritik juga datang dari legislatif. Ketua Komisi I DPRD Bangkalan, Fadhur Rosi, menilai sikap tidak serius sejumlah OPD berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
Menurutnya, OPD memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah. Ketidakhadiran secara mental dalam forum penting dinilai bisa berdampak pada kualitas implementasi program.
“OPD itu perannya vital. Kalau tidak serius, bagaimana kebijakan bupati bisa dijalankan dengan baik?” katanya, Selasa (7/04/2026).
Ia pun meminta evaluasi tegas terhadap aparatur yang tidak siap mengikuti forum resmi. Bahkan, ia menyarankan agar posisi mereka digantikan oleh pegawai yang lebih berkomitmen.
“Kalau tidak bisa serius, lebih baik diganti dengan yang siap mengikuti sidang,” pungkasnya.
 Bangkalan dalam agenda jawaban bupati atas pandangan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 justru diwarnai insiden yang memicu sorotan.){kind=link}