BANGKALAN, KOREK.ID – Skandal dugaan raibnya dana pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) ruas Suramadu–Socah kembali mencuat dan menjadi bola panas. Sorotan tajam publik kini mengarah pada ‘Tim 9’, yakni panitia pengadaan tanah yang bertanggung jawab langsung atas proses pembebasan lahan proyek raksasa tersebut.
Berdasarkan data, Tim 9 tersebut digawangi oleh deretan nama pejabat pada masanya, yakni Drs. Saiful Djamal, Drs. H. Achmad Fauzan, Winarto, Ir. R.M. Taufan Zairinsjah, Ir. Ishak Sudibyo, Ir. Puguh Santoso, Mechamad Soetikno, Ismet Efendi, dan Muslimin.
Tokoh masyarakat sekaligus saksi yang disebut-sebut mengetahui banyak hal terkait karut-marut perkara ini, H. Yasin Marsely, membeberkan bahwa Tim 9 bertugas murni sebagai panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek jalan Suramadu–Socah.
“Tim 9 itu seluruhnya merupakan ASN dan pejabat negara yang dibentuk pada tahun 2013 silam. Saya sangat yakin mereka mengetahui secara pasti terkait misteri hilangnya uang dari kas daerah sebesar Rp 34 miliar tersebut,” kata Yasin, Rabu, (11/03/2026).
Kasus ini meledak ke permukaan setelah dana sekitar Rp 34 miliar—dari total suntikan anggaran Rp 75 miliar yang dialokasikan negara—diduga menguap tanpa jejak dari kas daerah sejak tahun 2018. Padahal, dana segar tersebut awalnya disiapkan khusus untuk ganti rugi pembebasan lahan PSN.
Ironisnya, dari sembilan anggota panitia pembebasan lahan tersebut, saat ini hanya tersisa satu orang yang masih aktif menduduki kursi pemerintahan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Sosok tersebut tak lain adalah Ismet Efendi, yang kini menduduki jabatan puncak sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan.
“Perkara ini sekarang sedang dalam proses penyelidikan intensif oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Saya sudah menyampaikan semua fakta yang saya ketahui kepada penyidik, dan yang masih aktif di pemerintahan saat ini memang tinggal Pak Ismet Efendi,” bebernya.
Yasin menilai, secara logika hukum, Tim 9 tentu mengetahui persis alur proses pembebasan lahan hingga lalu lintas penggunaan anggaran fantastis tersebut. Karena itu, menurutnya sangat wajar jika publik menuntut penjelasan transparan dari pihak-pihak yang terlibat.
“Tim 9 pasti tahu betul proses dan alur penggunaan anggaran pembebasan lahan itu. Apalagi salah satu anggotanya sekarang menjabat sebagai Sekda Bangkalan. Saya harap panitia berani buka suara, termasuk Sekda Ismet Efendi, agar semuanya terang benderang,” desaknya tajam.
Di akhir keterangannya, Yasin menaruh harapan besar agar penyidik Kejari Bangkalan bernyali mengusut tuntas skandal ini tanpa pandang bulu. Kasus ini harus dibongkar secara transparan agar masyarakat tahu ke kantong siapa aliran dana puluhan miliar itu bermuara.
“Kami sangat berharap penyidik kejaksaan tidak ‘masuk angin’ dalam mengungkap tuntas dugaan raibnya uang rakyat dan negara ini,” pungkasnya memberikan warning.

