BANGKALAN, KOREK.ID – DPRD Kabupaten Bangkalan gelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Bangkalan tahun 2025 di ruang rapat paripurna DPRD Bangkalan, Kamis (2/04/2026).
Pada kesempatan tersebut, Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyampaikan kritik dan evaluasi atas kinerja Pemkab Bangkalan atas LKPJ Bupati tahun 2025. Utamanya soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengentasan kemiskinan.
Anggota DPRD Bangkalan Fraksi Golkar Musawwir menyampaikan, bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan seolah berjalan lambat. Peningkatan dari tahun 2024 ke 2025 hanya 0,82 persen menjadi 68,15 persen.
“Kalau hanya bicara meningkat, ya tentu meningkat, tapi jika melihat peningkatan di kabupaten lain, tentu jauh, apalagi di sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Pengentasan angka kemiskinan juga sangat kecil presentasenya. Dari tahun 2024 ke 2025 hanya turun 0,41 persen menjadi 18,25 persen. Angka tersebut tentu masih jauh jika dibandingkan dengan Nasional.
“Ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum memberikan dampak yang signifikan,” ulasnya.
Pencapaian yang disebutkan dalam LKPJ Bupati Bangkalan harus dilihat betul, apakah sudah sesuai dengan RPJMD atau tidak. Sebab, jika perkembangannya lambat, maka target jangka panjang akan sulit dicapai.
“Kita tidak bisa fokus pada satu atau dua capaian yang meningkat, tapi apakah pencapaiannya tersebut nanti mampu menyelesaikan visi misi bupati wakil bupati 2025-2029,” terangnya.
Lanjut itu, Musawwir juga menegaskan, mengawasi penggunaan anggaran merupakan salah satu diantara tiga tugas dan wewenang DPRD. Bukan pengganggu pemerintah.
“DPRD itu bagian dari pemerintahan, bukan pengganggu pemerintah, mengawasi anggaran melalui LKPJ ini adalah salah satunya,” pungkasnya.
.){kind=link}