Bangkalan, Korek.id – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Husyairi lakukan Serap Aspirasi (Reses) bersama Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.
Sebab, selama ini Mathur mengaku sering mendapat keluhan dari masyarakat terkait adanya bantuan sosial yang melalui PKH tersebut.
“Saya bukan mau menilai kinerja pendamping PKH, tapi saya ingin koreksi adalah data kemiskinan ini pelan tapi pasti harus segera di verifikasi dan valid,” ujar Mathur usai reses, Senin (8/3).
Sehingga kata dia, jika data tersebut segera diferivikasi, maka data tersebut nantinya bisa digunakan oleh beberapa instansi terkait, utamanya yang menggunakan data kemiskinan.
“Kenapa saya pilih PKH, karena yang resmi memegang program dari pemerintah ya mereka, dan langsung dari Kemensos,” tuturnya.
Selain itu, setelah mendengar keluhan dari para pendamping PKH, ternyata masih banyak persoalan yang harus dibenahi.
“Mulai dari aplikasi yang bermunculan, sehingga mempersulit kinerja pendamping. Belum lagi saat menghadapi birokrasi kepala desa, dan masih banyak lagi persoalan yang saya dapat,” kata dia.
Bahkan tadi disampaikan oleh pendamping PKH hingga saat ini ternyata masih banyak data yang ganda, padahal sudah dilakukan ferivikasi dan validasi oleh masing-masing pendamping.
“Tapi ternyata dari pusat masih turun data-data yang kemarin dan masih bermasalah, berati ini kan data base dari pusat yang tidak beres,” jelas dia.
Tidak hanya itu, pendamping PKH juga mengeluhkan terkait PKH plus yang hanya ada tambahan gaji Rp 100 ribu. Padahal kerjanya lebih banyak.
“Saya kaget tadi setelah mendengar itu, makanya nanti saya mintakan ke Ibu Gubernur melalui Dinas terkait, agar itu dinaikkan, bisa di angka Rp 250 ribu, syukur-syukur bisa nyampek ke Rp 500 ribu,” pungkas dia.
Sementara itu, Koordinator PKH Kabupaten wilayah tiga, Heru Wahyudi mengatakan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bangkalan sebanyak 65 ribu KPM.
“Jadi jumlah itu bergerak, sesuai hasil pemutahiran teman-taman di lapangan, karena penerima PKH ini ada jenjangnya, sehingga bisa saja angka itu bisa berubah,” jelas dia.
Selanjutnya, tekait adanya permasalahan yang ada di bawah, pihaknya mengaku saat ini ada regulasi baru dari ibu menteri, bahwa basis data kemiskinan itu saat ini nginduk ke data terpdu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Jadi meskipun sudah diperbaiki sebelumnya oleh pendamping PKH, dan ternyata belum konnik ke DTKS dan Dispenduk Capil, maka pendamping harus melakukan validasi lagi,” kata dia.
“Jadi kendalanya saat ini masih di data, karena saat ini masih banyak data-data KPM ketika di konninkkan ke Dispenduk Capil banyak yang invalid,” lanjut dia.
Sekedar diketahui, jumlah pendamping PKH di Kabupaten Bangkalan sebanyak 230 SDM, ada tiga orang Koordinator Kabupaten, ada 12 orang administrator data dan 215 orang pendamping yang tersebar di 18 Kecamatan di Bangkalan.
Penulis: Imam
Editor: Aida
