Panggil Beberapa OPD, Komisi D Bahas Pos Pelayanan Terpadu Biakesmaskin

Suasana, Dewas Rumah Sakit dan sejumlah OPD saat hadiri panggilan Legislatif

Bangkalan, Korek.id – Komisi D DPRD Bangkalan melakukan pemanggilan terhadap Dewan Pengawas (Dewas) Rumah Sakit Syamrabu serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tujuan untuk membahas Pembentukan Posko pelayan Kesehatan Terpadu.

Nantinya, Posko pelayanan terpadu tersebut akan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi Biaya Kesehatan Masyarakat miskin (Biakesmaskin).

Bacaan Lainnya

“Kebetulan Dewas dan sejumlah OPD yang kami panggil yakni DispendukCapil, Dinsos dan Rumah Sakit serta BPJS, menyetujui untuk membentuk posko tersebut,” ungkap Nur Hasan Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Selasa (15/12).

Sebelumnya, Nur Hasan mengaku adanya rencana ini berangkat dari desakan dari sejumlah Pemuda di Bangkalan, sehingga dirinya langsung melakukan pemanggilan terhadap sejumlah OPD guna mempermudah pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Bangkalan.

“Jadi namanya ini posko terpadu untuk masyarakat miskin, terutama di bidang kesehatan,” sambung dia.

Selain itu, Politisi PPP itu menyebutkan bahwa lokasi pos pelayanan kesehatan untuk masayarakat miskin ini akan ia tarok di Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Kami berharap minggu depan sudah bicara teknis dan kami akan mengundang pak Sekda karna belau pemegang porsi sebelum pak Bupati,” lanjut dia.

Jadi kata dia, jika nanti teknisnya sudah di klik oleh Sekda, maka dirinya berharap tahun 2021 pos pelayanan terpadu itu sudah bisa dilaksanakan.

“Target kami memang tahun 2021 nanti sudah bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewas RSUD Syamrabu Setiadjabudhi mengatakan, pembahasan di Komisi D yakni tentang sistem pelayanan publik terpadu yang ada di MPP.

Apapun bentuk dan namanya, kata Setiadjabudi tidak menjadi persoalan. Sebab, hal itu demi pelayanan yang lebih cepat, terutama untuk penyakit-penyakit tertentu.

“Jadi itu sifatnya administratif, masyarakat menginginkan lebih cepat dan mudah,” ungkap dia.

Saat ini ia menyebutkan dari sejumlah OPD yang dipanggil oleh Dewan, seperti DispendukCapil dan Dinsos itu sudah memiliki ruangan di MPP.

“Yang belum ada itu BPJS, dan kebetulan tadi BPJS siap katanya,” tutup dia.

Penulis: Imam
Editor: Aida

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *