LSM Fakta Faktual Gelar Audensi, minta Disdik dan Pemenang Lelang Program Earmark lebih Transparan

Diterbitkan :

BANGKALAN, KOREK.ID – Lsm Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Aktual (Fakta Faktual) gelar audensi bersama Dinas Pendidikan Bangkalan, perihal Bantuan Keuangan untuk Pendidikan (Program Earmark) di dinas pendidikan, Rabu (06/09/2023).

Kedatangan Lsm Fakta Faktual yang diketuai oleh Rido’i Nababan tersebut dalam rangka menghimbau pengerjaan Earmark agar dijalankan dengan baik dan transparan.

“Jadi kedatangan kami ke Dinas Pendidikan dalam rangka menghimbau dalam menjalankan program Earmark, betul-betul di jalankan dengan baik dan tidak ada permainan apapun, terutama hasil kualitas pembagunan,” kata Rido’i.

Sementara itu, dalam audensi tersebut langsung di temui oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan, Dr. Agus Sugianto Zein, S.Pd, M.Si, ia menyampaikan pihaknya terbuka dengan kedatangan siapapun sebab pada sistem pemerintahan demokrasi perlu dalam menyampaikan klarifikasi banyak hal.

“Saya berharap media yang hadir saat ini, bisa memberitakan apa yang dialog kami sehingga masyarakat menjadi jelas.
Kemudian yang ke dua, saya juga berterimakasih kehadiran teman-teman didampingi oleh orang yang mengerti tentang aturan dan ketentuan dan sebagainya, sehingga cepat komunikasinya. Dua hal itu yang cukup menggembirakan,” ujarnya.

Lanjut itu, Agus Zain juga menambahkan semua yang terkait dengan program Earmark melalui proses pengurusan BPKAD dilakukan secara multi year.

“Ya ini sedang proses pengurusan melalui BPKAD, apakah ini bisa dilakukan secara multi year atau memang harus kembali dulu ke kasda dan kita merencanakan dari awal dengan skema sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan terkait program Earmark juga punya andil dari APBD besarannya sudah ditentukan oleh pusat sebesar 30%.

“Earmark juga punya andil dari APBD besarannya sudah di tentukan oleh pusat sebesar 30%,” imbuhnya.

Lanjut Agus Zain, Perihal pemenang lelang program earmark yang informasinya sudah memiliki 9 proyek maka pihaknya akan tugaskan ppkom untuk memastikan ke ULP.

“Kita nanti perlu tugasi ppkomnya, untuk di tugaskan memastikan ke ULP apakah benar informasi tersebut. Bahwa perusahaan itu sudah memiliki 9 proyek, walaupun itu benar apakah ada aturan-aturan pembenarnya sehingga menjadi dasar untuk segera di evaluasi,” pungkasnya.

Berita Terkait :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Postigan Populer