Sampang, Korek.id -Pemangkasan anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sampang tahun 2021, membuat ketua Baznas Sampang beserta jajarannya mendatangi komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang.
Pasalnya pemangkasan anggaran tersebut akibat leading sektor bagian Kesra Pemkab Sampang saat pembahasan belum bisa menjelaskan secara detail peruntukan anggaran.
Berdasarkan pemaparan ketua Baznas Sampang KH Faidol Mubarok bersama komisi IV DPRD Sampang, pemangkasan anggaran tersebut mencapai 50 persen, tahun 2020 nilainya Rp 400 juta, saat ini 2021 menjadi Rp 200 juta.
Menurut KH Faidol Mubarok, tugas kami di Baznas tidak berdasarkat Surat Keputusan (SK) rekomendasi pusat, dan SK Bupati Sampang, Kami lembaga negara yang diamanatkan undang-undang, bahkan ada pasal jika pihak-pihak lain mengambil zakat infak, tanpa ada rekomendasi BAZNAS itu masuk pidana.
Sedangkan berdasarkan PP nomor 14 tahun 2014, Keuangan pimpinan, dan operasi kantor dibebankan pada APBD, sedangkan survey dan turun ke bawah dibebankan pada dana Amil, biaya operasional Baznas ada dua, APBN/APBD, kedua dana Amil yakni dana zakat atau infak dan kedepan sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran kami akan membuat aplikasi yang bisa diakses oleh publik termasuk anggota DPRD sebagai mitra dalam pengawasan.
Lanjut Ketua Baznas, terkait program kami yang sudah berjalan selama dua tahun ini, kami memilik macam-macamnya, seperti bantuan fuqaro, bantuan modal, dana bergulir, bantuan ternak, beasiswa, bedah rumah, Sampang hebat, Sampang cerdas, dan lain-lain, intinya kami mendukung Visi-Misi Bupati Sampang untuk mengisi kekosongan warga yang sangat layak dibantu namun belum tercover program pemerintah.
Sementara ditempat yang sama ketua komisi IV DPRD Sampang KH. Musaddaq Chalili, apa yang disampaikan Baznas Sampang saat ini, sangat detail terkait program dan penggunaan anggarannya.
Namun beberapa waktu lalu saat Kesra Sampang memaparkan pada kami terkait pengajuan anggaran tersebut belum bisa menjelaskan secara detail, dan hal itulah yang membuat kami melakukan pemangkasan anggaran, tidak hanya di Baznas beberapa kegiatan di mitra kerja kami jika tidak jelas peruntukannya maka kami melakukan pemangkasan, seperti pengadaan kurban, pengadaan sarung dan lain-lain.
“Prinsipnya bagi kami dibeberapa rapat pembahasan anggaran dengan mitra kerja atau dinas terkait, jika pihak terkait tidak bisa menjelaskan secara detail penggunaan anggaran tersebut, maka kami tolak, hal ini sebagai tanggungjawab moral dan tugas kami yang nantikan akan dipertanggungjawabkan pada rakyat dan Allah SWT,” tambah ketua komisi IV politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Penulis: Redaksi
Editor: Aida
