Oleh: Joni Siswanto
Pilkada Kabupaten Bangkalan sudah semakin dekat, pendaftaran bakal calon kepala daerah hanya dalam hitungan hari. Tetapi, sampai saat ini hanya ada satu calon yang siap 100% dengan rekomendasi partainya yaitu Lukman Hakim-Fauzan Jakfar atas rekomendasi Partai PKB dan PDIP.
Isu-isu calon tunggal atau melawan kotak kosong sudah mulai digulirkan ke publik. Pertama, muncul dari ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bangkalan yang menolak calon tunggal. Kedua, sekertaris AKD yang juga melakukan penolakan.
Pasalnya, adanya calon tunggal ini didesain oleh salah satu tokoh Madura Timur yang saat ini mempunyai jabatan strategis di DPR RI dan Partai besar. Opini penolakan ini bukan tampa dasar, pasalnya ada operasi senyap pemborong partai dalam rangka membangun kuasa oligarki di Madura.
Penulis tidak mempermasalahkan mengenai Oligarki dan orang luar Bangkalan mau berkuasa atau atau tidak, tetapi ini urusan tegaknya demokrasi.
Ada beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan apabila Pilkada Bangkalan ini calon tunggal atau melawan kotak kosong:
*Pertama, Kehilangan Keberagaman Dalam Politik*
Adanya pemilu dengan calon tunggal dapat menghilangkan keberagaman pandangan politik di Bangkalan. Karena sistem ini akan cenderung didominasi oleh satu partai atau satu kandidat, efeknya akan mengurangi kesempatan bagi suara-suara alternatif untuk didengar dan cendrung memonopoli kedepannya.
*Kedua, Suramnya Wajah Demokrasi*
Pemilu tunggal sering kali dianggap tidak demokratis karena tidak memberikan pilihan yang nyata kepada pemilih. Demokrasi sejati membutuhkan kompetisi yang sehat antara berbagai kandidat atau partai politik, karena itu akan memberikan edukasi dalam berdemokrasi.
*Ketiga, Potensi Marak Korupsi dan Nepotisme*
Dengan hanya satu pilihan, risiko korupsi dan nepotisme akan meningkat karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Pemerintahan yang didominasi oleh satu kelompok cenderung kurang transparan dan lebih rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, karena akan jadi satu suara. Dalam pemerintahan hampir butuh yang namanya penyeimbang.
*Keempat, Timbulnya Kebijakan yang Tidak Representatif dan Cendrung Memonopoli*
Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu tunggal mungkin tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan seluruh populasi daerah, terutama minoritas akan termarginalkan. Ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak adil dan ketimpangan sosial di Bangkalan dimasa yang akan datang.
*Kelima, Kurangnya kepercayaan Publik*
Kurangnya pilihan dalam pemilu dapat meningkatkan ketidakpuasan di kalangan publik, yang merasa suara mereka tidak dihargai. Hal ini bisa memicu protes dan ketidakstabilan sosial di Bangkalan kedepannya.
Dengan menolak pemilu tunggal adalah cara untuk menjaga integritas demokrasi kita, memastikan bahwa semua suara didengar, dan mendorong pemerintahan yang lebih adil dan transparan kedepannya.
