BANGKALAN, KOREK.ID – Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), yang berjalan selama ini telah membantu upaya pemerintah meningkatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura, khususnya di wilayah pesisir utara.
Hal itu disampaikan oleh General Manager (GM) Zona 11 Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina – Muhammad Arifin,di saat pertemuan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, di gedung parlemen, Kamis (16/9/2021).
Selain General Manajer yang Hadir dalam pertemuan ini, turut hadir juga Kepala Departemen Humas Perwakilan SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnain, SRVP HSSE Pertamina (Persero) Deddy Syam, Field Manager (FM) PHE WMO Sapto Agus Sudarmanto, Manager HSSE Zona 11 Andi Kurniawan dan Humas Zona 11 Achmad Setiadi.
“Selama ini kami sudah menjalankan program CSR di Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjung bumi. Berangkat dari sebuah permasalahan yang ada di masyarakat dan hasil sosial mapping kami menggagas beberapa program pemberdayaan masyarakat. Intinya kami ingin adanya perusahaan harus bermanfaat dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitarnya. Kami menyeimbangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelestarian lingkungan,” ujar Arifin.
Selain itu, Kepala Departemen Humas SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnaen menjelaskan, di tahun 2021 ini ada 12 program dan akan dilaksanakan di tahun 2021. “Program pemberdayaan masyarakat dari KKKS harus berbentuk program/kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat yang terdampak dari sekitar area operasi KKKS, dan program/kegiatan PPM harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bangkalan,” tuturnya.
Indra menuturkan agar aspirasi atau usulan PPM dari masyarakat bisa diusulkan melalui Musrenbang Pemkab Bangkalan nantinya.
Selain itu, Arifin menambahkan, program PHE WMO di Desa Labuhan dimanfaatkan untuk wisata laut dan Taman Pendidikan Mangrove. “Kami mendukung salah satu dari 21 program prioritas Bupati Bangkalan, untuk menyelamatkan lingkungan menyusul hilangnya fungsi hutan mangrove dan tingginya tingkat abrasi di delapan kecamatan di kabupaten Bangkalan,” terang Arifin.
Hasilnya itu bisa dirasakan saat ini. Ada peningkatan kerapatan mangrove seluas 4.300 hektare. Selain kehadiran Taman Pendidikan Mangrove, dapat melindungi 40 spesies burung dan 29 jenis mangrove. Program tersebut juga memberdayakan 145 kepala keluarga mantan pekerja migran, tiga pelopor bank sampah, dan 1.500 penerima manfaat tidak langsung yaitu kaum wanita.
“Sementara dampak ekonominya, meningkatan pendapatan kelompok, potensi multiplier effect, kontribusi pemerintahan desa, dan sumber daya masyarakat. Total nilai SROI (Social Return Of Invesment, Red) sekitar Rp 3 miliar, dari hasil valuasi ekonomi hutan mangrove. SROI ini yaitu penghitungan nominal aspek manfaat yang diterima oleh masyarakat, penghematan, biaya lingkungan setelah berjalannya program,” ungkap Arifin.
PHE WMO juga membuat wisata pasir putih di Tlangoh, di lokasi tempat penambangan pasir. Dengan adanya wisata tersebut, potensi penambangan pasir bisa ditekan. Dari program ini juga dapat mengurangi volume timbunan sampah sekaligus membuat pelestarian alam lebih baik dengan penanaman dua ribu bibit cemara laut.
“Dari aspek sosial itu, 15 perantau mengelola wisata, dari 30 kelompok yang sebelumnya terkena PHK akibat pandemi covid-19 akhirnya bisa diberdayakan, dan ada 46 anggota perempuan berpartisipasi dan ikut berdaya,” Begitu pula dari aspek ekonomi, ada peningkatan pendapatan kelompok dan potensi multiplier effect, ujarnya
Sementara Desa Bandang dajah, PHE WMO mengatasi krisis air bersih dengan membuka Hippam air bagi tiga desa sekitarnya.
“Sebelumnya warga harus menempuh jarak tiga kilometer untuk mengakses air bersih. Saat ini tidak lagi perlu berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih, waktu ibu-ibu untuk keluarga bisa lebih banyak. Mereka juga bisa mengurangi anggaran untuk membeli air bersih,”ungkapnya
Dengan adanya program ini, 6,6 juta kubik surplus air bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk kegiatan pertanian, untuk satu hektare lahan tidur, dan 300 kilogram pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, dan ada pemanfaatan enam ton cocopeat untuk membantu penghematan air. “Memberdayakan Sebanyak 15 anggota kelompok tani, sehingga ada peningkatan pendapatan,” tutup Arifin.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Suyitno berharap dengan adanya solusi bagi masyarakat nelayan terdampak. “Carikan langkah baik agar nelayan terdampak. Harus ada diskusi lanjutan untuk menemukan solusi di warung kopi,” tuturnya.
Komisi C mendukung keberadaan PHE WMO. “Asalkan masyarakat yang terdampak ini tidak dibikin resah, harus ada solusi dan komunikasi ke depan agar aspirasi yang dibawa dari masyarakat nelayan bisa terakomodir, misalkan bantuan kepada siapa, kalau ke yayasan ke yayasan yang mana. Harus ada komitmen yg bagus agar ke depan lebih baik lagi,” kata Suyitno.
 dan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO), yang berjalan selama ini telah membantu upaya pemerintah meningkatkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan, Madura, khususnya di wilayah pesisir utara.){kind=link}