Jakarta, Korek.id– Bertepatan satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari kelompok mahasiswa dan buruh menggelar aksi unjuk rasa dan pawai di Jakarta, Selasa (20/10), menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif (BEM) Seluruh Indonesia (SI) menggelar unjuk rasa di sekitar patung kuda, tidak jauh dari Tugu Monas, Jakarta.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian mengungkapkan jika pihaknya akan terus menyuarakan suara rakyat.
“Kami tetap menyampaikan #MosiTidakPercaya kepada pemerintah dan wakil rakyat yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin (19/10).
Ia juga menyayangkan reaksi pemerintah dalam menanggapi tuntutan pengunjukrasa yang digelar sejak pengesahan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu.
“Pemerintah justru menantang masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap UU Cipta Kerja, padahal mereka bisa melakukan tindakan untuk mencabut undang-undang tersebut,” katanya
Dilansir dari bbcnews, Dalam keterangan melalui YouTube, Senin (19/10), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan agar mahasiswa berhati-hati kemungkinan adanya “penyusupan” dalam unjuk rasa.
“Saya ingatkan bahwa bukan tidak mungkin di antara para pengunjuk rasa itu ada penyusup yang ingin mencari martir, mencari korban yang kemudian ditudingkan ke aparat,” ujarnya
Mahfud tidak menjelaskan secara detail tentang pernyataannya tersebut. Namun menurutnya “kemungkinan penyusupan” itu sudah diantisipasi aparat keamanan.
Dalam video itu, Mahfud meminta agar aparat “mengedepankan sikap humanis” dan memperlakukan para demonstran “seperti saudara sendiri”. Namun kepada “pengacau”, polisi dimintanya bersikap tegas.
Ia kemudian meminta aparat “tidak membawa peluru tajam saat mengamankan demo”.
Sekitar 10.000 aparat polisi dan TNI telah diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa di wilayah Jakarta.
Penulis: Aida
Editor: Aida
Sumber: bbcnews
