SURABAYA, KOREK.ID – Gubernur Jawa Timur diminta mengklarifikasi soal dugaan kepemilikan Ferrari milik Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
Hal itu dikatakan Ketua Presedium JatimOne, Badrus Symasi, “Kalau benar ada pejabat eselon dua mempunyai mobil mewah harus jelas sumbernya,” jelas Badrus Syamsi.
Jika pejabat Bersangkutan telah melaporkan kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara transparan, Dan bisa membuktikan asal-usul uang untuk membeli mobil Ferrari (yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah), Maka secara hukum dan etika, bisa dianggap wajar.
Dilansir dari rmol.id pada tanggal 7 Juli 2025 Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menggelar aksi dengan menyerukan agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LHKPN Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Isa Anshori. Koordinator aksi, Bagoes Poedjo Koesoemo, menyatakan bahwa ada indikasi sejumlah aset Isa Anshori tidak tercatat dalam laporan resmi yang diajukan kepada KPK, yang menjadi kewajiban pejabat publik demi transparansi dan akuntabilitas.
“Integritas pejabat adalah hal utama. Ada Ferrari tapi tidak dilaporkan, Isa Anshori ini asetnya banyak tidak lengkap yang dilaporkan ke KPK, janggal,” terang Bagoes dalam keterangannya di depan Gedung KPK di Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.
Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih menyerukan agar KPK segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap LHKPN Isa Anshori. Koordinator aksi, Bagoes Poedjo Koesoemo, menyatakan bahwa ada indikasi sejumlah aset Isa Anshori tidak tercatat dalam laporan resmi yang diajukan kepada KPK, yang menjadi kewajiban pejabat publik demi transparansi dan akuntabilitas.
Bagoes bersama massa aksi meminta KPK untuk kemudian memanggil Isa Anshori terkait LHKPN yang mereka nilai sebagai formalitas saja tapi tidak transparan.
“LHKPN dengan kondisi sesungguhnya itu banyak yang berbeda, KPK harus warning yang begini-begini, pejabat jadi contoh tidak taat dan tidak transparan,” tegas bagoes.
Massa aksi membawa bukti dugaan ketidaklengkapan LHKPN tersebut dan menyerahkan tuntutan resmi untuk KPK agar melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh harta yang dimiliki Kadis Kelautan dan Perikanan Jawa Timur tersebut.
Mereka menuntut agar lembaga anti korupsi mengungkap secara transparansi dan memastikan laporan harta kekayaan pejabat sesuai dengan fakta. Sementara itu Kadis Kelautan dan Perikanan Jatim, Isa Anshori yang dikonfirmasi tidak bisa dihubungi.
